Muktamar X PPP Ricuh: Dua Calon Klaim Terpilih Secara Aklamasi

Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Yang Digelar Pada 27–28 September 2025 Di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Berlangsung Memanas. Dua calon Ketua Umum, Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto, masing-masing mengklaim diri sebagai pemenang melalui mekanisme aklamasi, memicu ketegangan di tengah kader dan peserta Muktamar X PPP.

Pada Sabtu, 27 September, kubu Mardiono mengumumkan bahwa dirinya terpilih secara aklamasi setelah sekitar 80 persen peserta menyetujui percepatan pemilihan melalui aklamasi. Langkah ini di anggap kubu Mardiono sebagai upaya untuk menyelamatkan jalannya muktamar yang sempat ricuh. “Keputusan ini di ambil demi kepentingan partai dan keberlangsungan muktamar yang kondusif,” ujar Mardiono di hadapan peserta.

Namun, tak lama kemudian, kubu Agus Suparmanto menyatakan dirinya terpilih sebagai Ketua Umum PPP melalui Sidang Paripurna VIII. Pimpinan sidang, Qoyum Abdul Jabbar, menegaskan bahwa keputusan aklamasi ini merupakan kehendak muktamar dan aspirasi para muktamirin. Klaim ganda ini menimbulkan kebingungan di antara peserta dan publik yang mengikuti jalannya Muktamar X.

Ketegangan meningkat ketika sejumlah peserta dari kedua kubu terlibat cekcok hingga perkelahian fisik ringan di area muktamar. Wakil Ketua Umum DPP PPP, Rusli Effendi, mengimbau seluruh peserta untuk menahan diri dan menjaga perilaku sesuai ajaran agama Islam. “Mari kita jaga persatuan partai dan hindari konflik yang merugikan,” tegas Rusli dalam keterangannya.

Situasi ini memaksa pihak internal partai untuk melakukan pendekatan damai. Pada 6 Oktober 2025, kedua kubu sepakat mengakhiri konflik internal melalui islah politik. Romahurmuziy, politikus senior PPP, menekankan pentingnya konsolidasi partai dan menghimbau agar tidak ada lagi penggugat struktural partai yang telah di sahkan Kementerian Hukum dan HAM. “Sekarang saatnya fokus membangun kekuatan partai untuk menghadapi tantangan politik ke depan,” ujarnya.

Banyak Netizen Yang Menyoroti Kekacauan Internal PPP

Setelah Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berlangsung pada 27–28 September 2025 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, publik, khususnya netizen, ramai membahas dualisme kepemimpinan yang muncul antara Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto. Kedua kubu saling klaim terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi, memicu perdebatan hangat di media sosial.

Di platform seperti Twitter, X, dan Facebook, Banyak Netizen Yang Menyoroti Kekacauan Internal PPP. Beberapa warganet mengkritik keras proses muktamar yang di nilai tidak transparan dan terkesan di paksakan. Salah satu komentar populer berbunyi, “Muktamar kok kayak sinetron, nggak jelas siapa yang bener.” Komentar ini mendapat banyak likes dan retweets, mencerminkan kekecewaan publik terhadap proses demokrasi internal partai.

Selain itu, banyak netizen yang mempertanyakan kredibilitas PPP sebagai partai Islam yang selama ini mengedepankan nilai-nilai moral. Seorang pengguna Twitter menulis, “Partai agama kok ributnya kayak gini, gimana mau jadi panutan umat?” Komentar ini mendapat banyak tanggapan negatif terhadap citra PPP di mata publik.

Namun, ada juga netizen yang memberikan pandangan berbeda. Beberapa dari mereka menyarankan agar PPP segera menyelesaikan konflik internal dan fokus pada konsolidasi partai. Salah seorang pengguna Facebook berkomentar, “Sudah saatnya PPP berdamai dan fokus membangun kembali kepercayaan publik.” Komentar ini mendapat dukungan dari netizen yang menginginkan stabilitas politik di tubuh PPP. Pakar komunikasi politik Universitas Islam Bandung, Muhammad E. Fuady, menilai bahwa dualisme kepemimpinan di tubuh PPP mencerminkan konflik internal yang lebih dalam, seperti benturan kepentingan dan krisis kepemimpinan. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa PPP perlu melakukan pembenahan struktural dan ideologis agar tidak kehilangan arah dan dukungan public.

Menurut Ermalena, Ketua SC Muktamar X, Klaim Aklamasi Agus Suparmanto Di Anggap Tidak Sah

Setelah Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang di gelar pada 27–28 September 2025 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, muncul klaim ganda terkait kepemimpinan partai. Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto masing-masing menyatakan diri terpilih sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi. Namun, kubu Mardiono menegaskan bahwa klaim tersebut tidak sah dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Menurut Ermalena, Ketua SC Muktamar X, Klaim Aklamasi Agus Suparmanto Di Anggap Tidak Sah karena pencalonannya tidak memenuhi syarat dalam AD/ART PPP. Ermalena menjelaskan bahwa Agus Suparmanto belum pernah menjabat satu tingkat di bawah Ketua Umum selama satu periode, dan berasal dari eksternal PPP, yaitu kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Selain itu, Arya Permana, Ketua Organizing Committee sekaligus Bendahara Umum PPP, menambahkan bahwa sidang yang mengklaim kemenangan Agus Suparmanto tidak sah karena tidak sesuai dengan nama pimpinan sidang yang telah di sepakati dalam rapat SC. Ia juga menyebutkan bahwa sidang tersebut hanya di hadiri oleh sekitar 10 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang mendukung Agus Suparmanto, sementara mayoritas, yaitu 28 DPW, mendukung Mardiono.

Lebih lanjut, Patrika Susana, Ketua DPP PPP Bidang Pemenangan Pemilu, menegaskan bahwa keputusan pemerintah terkait kepengurusan PPP yang sah tidak dapat di ganggu gugat. Ia merujuk pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum PPP hasil Muktamar X. Patrika menambahkan bahwa Mardiono terpilih secara aklamasi setelah mendapat persetujuan dari 1.304 muktamirin pemilik hak suara yang hadir, sehingga tidak ada alasan untuk menggugat hasil tersebut. Dalam kesempatan terpisah, Mardiono sendiri mengecam keras tindakan anarkis yang terjadi selama Muktamar X.

Proses Islah Di Tandai Dengan Mediasi Intensif Yang Melibatkan Kubu Kedua Calon Serta Pihak Eksternal

Setelah di namika yang memanas selama Muktamar X pada 27–28 September 2025. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kini mulai menata kembali internal partai. Konflik yang muncul akibat klaim ganda terkait Ketua Umum antara Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto sempat mengguncang citra partai. Namun upaya islah politik berhasil meredakan ketegangan.

Proses Islah Di Tandai Dengan Mediasi Intensif Yang Melibatkan Kubu Kedua Calon Serta Pihak Eksternal, termasuk pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM. Hasilnya, pada 6 Oktober 2025, Menteri Hukum dan HAM secara resmi mengesahkan Surat Keputusan (SK) yang menetapkan H. Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2025–2030, sementara Agus Suparmanto menempati posisi Wakil Ketua Umum. Keputusan ini menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan yang sempat memicu kekisruhan dan ketidakpastian di internal partai.

Kepengurusan baru menekankan pentingnya persatuan dan konsolidasi internal. Mardiono menyampaikan bahwa seluruh kader PPP harus bersatu demi memulihkan kepercayaan publik yang sempat terguncang akibat konflik internal. “Sekarang saatnya semua elemen partai bekerja sama, meninggalkan perselisihan. Dan fokus membangun partai yang kuat dan kredibel,” ujarnya dalam pernyataan resmi. Agus Suparmanto juga menegaskan komitmennya untuk mendukung kepemimpinan Mardiono. Dan berkolaborasi dalam memperkuat partai di semua tingkatan, baik pusat maupun daerah.

Selain itu, PPP tengah menyiapkan langkah strategis menjelang Pemilu 2029. Partai berencana melakukan restrukturisasi organisasi, memperkuat jaringan kader di tingkat wilayah, serta menyusun program-program yang relevan dengan aspirasi masyarakat. Fokus ini diharapkan tidak hanya memperbaiki citra partai, tetapi juga memastikan keberlanjutan dukungan publik terhadap PPP Muktamar X.