Pemakzulan Gus Yahya: Perseteruan Internal PBNU, Ini Faktanya
Pemakzulan Gus Yahya Sejatinya Mencerminkan Ketegangan Antara Nilai Ideologis Dan Tata Kelola Organisasi Internal PBNU. Belakangan, dunia Nahdlatul Ulama (NU) di gemparkan oleh isu pemakzulan Ketua Umum PBNU, Gus Yahya (Yahya Cholil Staquf). Isu ini muncul setelah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang di gelar pada 20 November 2025, menghasilkan risalah yang meminta Gus Yahya mengundurkan diri dalam waktu tiga hari. Jika permintaan ini tidak di indahkan, risalah menyebut bahwa Syuriyah akan “memutuskan memberhentikan” ketua umum. Alasan utama yang di kemukakan adalah terkait kehadiran akademikus asing dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN NU), yang di anggap terafiliasi dengan jaringan Zionisme internasional, serta sorotan terhadap tata kelola keuangan PBNU.
Respons Gus Yahya atas desakan ini tegas. Ia membantah bahwa Rapat Harian Syuriyah memiliki kewenangan untuk memberhentikan Ketua Umum, karena menurut AD/ART NU, hanya muktamar yang berhak melakukan perubahan kepengurusan. Gus Yahya menegaskan bahwa ia tidak memiliki niat mundur dan akan menyelesaikan masa jabatannya hingga periode berakhir. Mengenai tuduhan “Zionis”, ia menjelaskan bahwa kunjungannya ke Israel adalah untuk menyuarakan dukungan kepada Palestina, bukan mendukung Zionisme, menepis tuduhan yang selama ini menjadi salah satu alasan desakan Pemakzulan.
Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa mayoritas ulama NU menolak langkah pemakzulan tersebut. Dalam silaturahim ulama yang di gelar di kantor PBNU pada 23 November 2025, sekitar 60 kiai hadir dan menyepakati bahwa tidak ada Pemakzulan Gus Yahya. Katib Aam PBNU menekankan bahwa kepengurusan saat ini harus berjalan sampai muktamar berikutnya, dan perubahan kepengurusan hanya bisa di lakukan melalui mekanisme konstitusional. Para ulama menegaskan pentingnya menjaga stabilitas organisasi dan menghormati tata kelola internal NU.
Beberapa Warganet Menyoroti Sikap Gus Yahya
Isu pemakzulan Ketua Umum PBNU, Gus Yahya (Yahya Cholil Staquf), tidak hanya memicu perdebatan di internal organisasi, tetapi juga menjadi sorotan warganet. Publik digital menanggapi berita ini dengan beragam sudut pandang, dari kritik keras hingga dukungan terhadap penyelesaian konstitusional. Beberapa Warganet Menyoroti Sikap Gus Yahya yang menegaskan tidak akan mundur dari kursi Ketua Umum. Mereka menilai pernyataan itu berpotensi menimbulkan kesan bahwa ketua umum lebih mementingkan posisi daripada kepentingan organisasi. Kritik ini muncul terutama di platform media sosial, seperti Twitter dan grup diskusi NU, di mana netizen menyoroti legitimasi kepemimpinan dalam konteks konflik internal.
Selain itu, sebagian pengguna menilai isu pemakzulan sebagai manuver politik terstruktur. Mereka menekankan bahwa konflik ini bukan sekadar perbedaan pendapat, tetapi bisa jadi bagian dari upaya menggeser kekuasaan di tubuh organisasi. Narasi ini di perkuat oleh laporan terkait Rapat Harian Syuriyah PBNU, yang menyebut adanya agenda untuk mendesak Gus Yahya mundur.
Isu “Zionisme” dan keterlibatan akademikus asing dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN NU) menjadi salah satu topik yang paling ramai di perbincangkan. Beberapa netizen mengaitkan kunjungan Gus Yahya ke Israel, termasuk pertemuannya dengan tokoh politik, sebagai pemicu kontroversi. Namun, Gus Yahya menegaskan bahwa kunjungannya untuk mendukung Palestina, bukan sebagai dukungan terhadap Zionisme, sebuah klarifikasi yang menjadi bahan diskusi hangat di ranah publik digital. Di sisi lain, banyak warganet menyambut baik seruan Gus Yahya agar konflik di selesaikan melalui mekanisme organisasi sesuai AD/ART NU. Mereka menilai langkah ini tepat untuk mengedepankan stabilitas internal dan menghindari polarisasi publik yang berlebihan. Dukungan terhadap konsolidasi ulama NU juga muncul.
Isu Pemakzulan Yang Mencuat Melalui Rapat Harian Syuriyah
Polemik pemakzulan Ketua Umum PBNU, Gus Yahya (Yahya Cholil Staquf), memicu respons tegas dari pengurus Nahdlatul Ulama. Pihak PBNU menegaskan bahwa Isu Pemakzulan Yang Mencuat Melalui Rapat Harian Syuriyah tidak memiliki dasar hukum yang sah menurut AD/ART NU dan menekankan bahwa kepemimpinan Gus Yahya tetap sah hingga akhir masa jabatan.
Menurut Katib Aam PBNU, Ahmad Said Asrori, mekanisme pemakzulan Ketua Umum hanya bisa di lakukan melalui Muktamar NU, bukan keputusan rapat harian Syuriyah. “Rapat Harian Syuriyah tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Ketua Umum. Setiap perubahan kepengurusan harus mengikuti AD/ART,” jelasnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa upaya pemakzulan yang mencuat beberapa hari terakhir tidak berlaku secara formal dan hanya menimbulkan kegaduhan internal.
Selain itu, PBNU mengapresiasi langkah Gus Yahya yang tetap mengedepankan dialog dan musyawarah dengan ulama. Dalam pertemuan silaturahim ulama di kantor PBNU pada 23 November 2025, sekitar 60 kiai hadir dan menyepakati bahwa tidak ada pemakzulan. Hal ini menunjukkan dukungan mayoritas ulama NU terhadap kepemimpinan Gus Yahya dan pentingnya menjaga stabilitas organisasi.
Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menekankan perlunya kesabaran dan kehati-hatian dalam merespons isu ini. Ia meminta seluruh pengurus wilayah dan cabang NU untuk tetap fokus pada program organisasi dan tidak terprovokasi oleh dinamika yang berkembang di media sosial. Gus Ipul menegaskan bahwa semua proses internal harus berjalan sesuai konstitusi organisasi, agar tidak menimbulkan konflik lebih lanjut. Terkait tuduhan keterlibatan “jaringan Zionisme internasional” yang sempat memicu kontroversi. PBNU menegaskan bahwa seluruh aktivitas organisasi di lakukan untuk kepentingan umat dan bangsa. Gus Yahya sendiri telah menjelaskan bahwa kunjungannya ke Israel adalah untuk menyuarakan dukungan terhadap Palestina.
Tuduhan Ini Semakin Memicu Ketegangan Internal
Polemik pemakzulan Ketua Umum PBNU, Gus Yahya (Yahya Cholil Staquf). Memunculkan perhatian luas setelah Rapat Harian Syuriyah PBNU mengeluarkan risalah yang meminta ketua umum mengundurkan diri. Latar belakang rapat ini terkait dengan sejumlah dinamika internal yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan anggota dan pengurus PBNU.
Salah satu isu utama yang memicu desakan ini adalah keterlibatan akademikus asing dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN NU). Dalam risalah, di sebutkan bahwa kehadiran tokoh luar negeri yang di anggap terafiliasi dengan jaringan Zionisme internasional menimbulkan kontroversi. Beberapa anggota Syuriyah menilai hal ini bisa merusak citra PBNU dan bertentangan dengan nilai-nilai organisasi. Tuduhan Ini Semakin Memicu Ketegangan Internal. Meskipun Gus Yahya menegaskan bahwa kunjungannya ke Israel adalah untuk menyuarakan dukungan kepada Palestina, bukan mendukung Zionisme.
Selain faktor ideologis, latar belakang ekonomi dan tata kelola juga di sebut sebagai pemicu rapat. Beberapa anggota Syuriyah menyoroti pengelolaan keuangan PBNU yang di anggap tidak transparan, menimbulkan kritik dan dorongan agar ada evaluasi kepemimpinan. Munculnya kritik terhadap tata kelola keuangan ini memperkuat argumen sebagian anggota bahwa kepemimpinan Gus Yahya perlu di evaluasi secara serius. Rapat Harian Syuriyah PBNU sendiri adalah forum yang memiliki fungsi konsultatif dan memberi nasihat strategis kepada Ketua Umum. Namun, dalam konteks ini, beberapa anggota Syuriyah mendorong langkah lebih tegas, yaitu mendesak Gus Yahya mundur atau menghadapi kemungkinan pemakzulan. Hal ini menimbulkan ketegangan karena secara formal, AD/ART NU menetapkan bahwa hanya muktamar. Yang memiliki wewenang memberhentikan Ketua Umum, bukan rapat harian Syuriyah Pemakzulan.
